Jurnal Peranan Hukum dalam Pertanggungjawaban Perbuatan Pemerintahan (Bestuurshandeling) (Suatu Kajian dalam Kebijakan Pembangunan Hukum)

Judul : 

Peranan Hukum dalam Pertanggungjawaban Perbuatan Pemerintahan (Bestuurshandeling) (Suatu Kajian dalam Kebijakan Pembangunan Hukum)
Penulis :

Winahyu Erwiningsih, S.H., M.Hum.

Sumber/Link :

http://eprints.ums.ac.id/330/1/6._WINAHYU.pdf

Kesimpulan :

Keberadaan prinsip pertanggungjawaban pemerintahan ini sesungguhnya merupakan salah satu penyeimbang dalam memposisikan antara kedudukan pemerintah dan masyarakat dalam menjalankan roda organisasi negara. Pemerintah memiliki wewenang untuk mengatur, memungut pajak, menegakkan hukum, mengenakan sanksi, dan seterusnya, yang merupakan serangkaian “kekuasaan” dalam mencapai tujuan hidup bernegara. Di lain pihak, masyarakat memiliki pula hak untuk memperoleh perlindungan hukum dari berbegai tindakan pemerintah yang mungkin dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Oleh karena itu adanya pertanggungjawaban ini sesungguhnya memberikan ruang yang cukup leluasa bagi timbulnya peran serta masyarakat yang memang sangat dibutuhkan oleh pemerintah yang demokratis.

Pelaksanaan prinsip pertanggungjawaban secara konsisten dan konsekuen, sesungguhnya akan meningkatkan pula wibawa dan martabat pemerintah di mata rakyatnya, sebab apabila pemerintah rela untuk menegakkan prinsip ini maka setidaknya akan tercapai beberapa hal penting yakni  ditegakkannya prinsip-prinsip negara hukum, pertanggungjawaban pemerintahan ini mendorong timbulnya kesadaran hukum masyarakat secara sukarela, memperkokoh komitmen reformasi untuk mewujudkan pemerintahan yang baik yang selaras dengan penguatan masyarakat madani untuk memperkuat pertanggungjawaban pemerintahan agar terjadi kepastian hukum, keadilan dan perlindungan hukum, maka perlu dipikirkan untuk dibentuk Undang-Undang Tentang Tanggung Jawab Negara.