Hukum di Indonesia

Hukum adalah sejumlah rumusan pengetahuan yang ditetapkan untuk mengatur lalulintas perilaku manusia dapat berjalan lancar, tidak saling tubruk dan berkeadilan.  Sebagaimana lazimnya pengetahuan, hukum tidak lahuir di ruang hampa.  Ia lahir berpijak pada arus komunikasi manusia untuk mengantisipasi ataupun menjadi solusi atas terjadinya kemampatan yang disebabkan okleh potensi-potensi negatif yang ada pada manusia.  Dari sini menjadi jelas bahwa hukum dibuat untuk tidak dilaksanakan, tapi untuk dipahami.

Pertanyaannya adalah apakah setiap hukum pasti adil? Terus, bagaimana menyikapi hukum seandainya ia tidak mencermikan keadilan? Apakah hukum yang tidak adil itu wajib dipatuhi?

            Pertanyaan-pertanyaan tersebut sudah selayaknya muncul.  Karena seringkali hukum, baik ditingkat implementasi maupun hukum itu sendiri, mencerminkan ketidakadilan. Contoh hukum yang tidak adil ditingkat implementasi adalah penanganan yang tidak tegas dan malu-malu jika pelanggar hukum itu orang yang dekat dengan kekuasaan. Dinegara kita, penanganan kasus-kasus korupsi tidak pernah tuntas. Uang rakyat yang dijarah makin banyak, tapi tidak ada satupun koruptor yang ditangkap. Sementara, pada waktu yang sama banyak pelanggar hukum kelas teri bergelimpangan terkena “timah panas”.

            Contohnya lagi adalah ketika pejabat pemerintah menggunakan jalan raya, semua jalan ditutup. Para pengguna jalan lain dicegat dan tidak diperbolehkan lewat lebih dulu. Seakan-akan semua urusan para pengguna jalan, yang jumlahnya ribuan itu, tidak penting. Hanya urusan pejabat itu saja yang penting.

            Sementara, contoh hukum yang tidak adil karena memang hukunya tidak adil adalah regulasi-regulasi pembangunan yang tidak berpihak pada rakyat kecil. Hukum dibuat untuk kepentingan para pemodal besar, baik untuk melindungi aset maupun untuk meluaskan pasar.

            Sebenarnya hukum itu untuk ditaati. Bagaimanapun juga, tujuan penetapan hukum adalah untuk menciptakan keadilan. Oleh karena itu, hukum harus ditaati walaupun jelek dan tidak adil. Hukum bisa saja salah, tetapi sepanjang masih berlaku, hukum itu seharusnya diperhatikan dan dipatuhi. Kita tidak bisa membuat hukum ‘yang dianggap tidak adil’. Itu menjadi lebih baik dengan merusak hukum itu. Semua pelanggaran terhadap hukum itu menjatuhkan penghoramatan pada hukum dan aturan itu sendiri. Pelanggaran terhadap hukum merupakan pengkhianatan terhadap negara. Jika hukum itu tidak adil, hukum bisa dicabut. Sudah menjadi tugas warga negara adalah menghormati hukum negara.