Berbagai Lembaga Dan Peranan Pasar Modal

Lembaga-Lembaga Pasar Modal :

1.      Lembaga Pengelola Pasar Modal yang bertugas memberikan izin kepada perusahaan yangtelah memenuhi syarat untuk menawarkan saham kepada masyarakat melalui Pasar Modal dan mengikuti perkembangan perusahaan.

2.      Lembaga Pasar yang terdapat di dalam bursa atau di luar bursa (OTC).

3.      Lembaga pedagang non bank semacam UE (Persatuan Pedagang Uang dan Efek) dan padaPedagang Efek.

4.      Lembaga Keuangan non bank yang berperan di bidang underwriting atau perantara dalam pasar modal.

5.      Lembaga investasi yang umumnya merupakan lembaga tabungan kontraktual yang mengelola dana para penabung jangka panjang seperti dana pensiun, asuransi tabungan hari tua, dsb. Sebagian dari tabungan dipergunakan untuk membeli saham/obligasi perusahaan  melalui pasar modal.

Peranan Pasar Modal dalam Pembangunan :

1.      Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan usaha. Hal ini merupakan perwujudan  dari usaha pendemokrasian cara berusaha.

2.      Menyatakan pendapat masyarakat dari hasil pembangunan tersebut.

3.      Menyehatkan pengolahan perusahaan, sesuai dengan asas-asas keterbukaan perusahaan.

4.      Memobilisasi dana masyarakat yang akan saling menunjang dengan pengembangan kegiatan usaha yang memerlukan dana

Penerapan Good Corporate Governance (GCG)

Bagi perusahaan, GCG merupakan asset dan memerlukan komitmen dan investasi. Kultur governance harus ditumbuhkan termasuk aspek pengambilan keputusan dalam suatu manajemen. Daftar manfaat dari kepatuhan terhadap GCG Development Bank, Manila-Philippnes,2001 hlm 1. Lihat pula diskusi menarik tentang GCG pada sector perbankan sudah cukup panjang, yang semuanya bermuara pada naiknya nilai tambah pemegang saham (increasing shareholder value). Contoh konkrit adalah huutang perusahaan-perusahaan swasta yang di bailed out dengan kebijakan ‘blanket guarantee’ semata-mata membuktikan bahwa sebagian utama sektor kooperasi yang seharusnya menjadi pemain utama ekonomi tidak lagi berfungsi sebagai asset negara. Perusahaan-perusahaan swasta ini menjadi beban (liabilities) yang kiprahnya telah menimbulkan hutang baru yang harus ditanggung renteng oleh para anak, cucu dan cicit kita.

Lemahnya sektor korporasi ini telah menyebabkan mereka makin jauh dari peranannya sebagai ‘engine of growth’ atau sebagai primadona pembangunan. Ekonomi telah beralih ke ekonomi fiskal, ekonomi APBN, yang artinya sepanjang APBN aman maka demikian pula kinerja ekonominya. Di sisi lain, kita masih
beruntung karena masih memiliki UKM (usaha kecil-menengah) dan sektor informal yang tinggi daya resistensinya terhadap gejolak yang timbul. Sektor inilah yang mampu menyerap angkatan kerja serta menggairahkan mekanisme pasar melalui permintaan dan penawarannya. Jumlah bunga obligasi yang dibayarkan oleh pemerintah itulah yang masih mampu memutar roda ekonomi. Kota saat ini hidup di ‘kebun bunga’. ‘Peranan bunga’ sangat dominan malah sektor perbankan itu sendiri hidup dari memetik ‘bunga’ apakah itu dari obligasi pemerintah maupun SBI. Penerimaan operasional perbankan kita relatif kecil disbanding dengan penerimaan lain-lain. Penerimaan dari bunga termasuk ke dalam kelompok lainlain tersebut. Oleh karenanya dengan segala daya kita harus mampu menjaga agar pemerintah tidak ingkar janji (default) dalam pemenuhan kewajibannya membayar bunga. Default hanya berarti ‘ the beginning of the end’ dan orang akan mulai menengok pada krisi perbankan yang kedua.

Dualisme Sistem Hukum

     Sistem hukum Indonesia yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental merupakan dasar bagi para penegak hukum untuk menggunakan hukum positif dari sistem Eropa Kontinental tersebut dalam membuat setiap keputusan. Namun di sisi lain, cukup banyak peraturan perundang-undangan pada sektor keuangan dan perbankan yang sangat dipengaruhi oleh sistem hukum Anglo Saxon atau Common Law. Aplikasi kedua sistem hukum yang berbeda tersebut dalam hukum positif di Indonesia pada sektor keuangan dan perbankan dalam banyak hal telah mengakibatkan dis-harmoni, yang dapat terlihat dari pengaturan yang tidak konsisten satu sama lain dari kedua sistem hukum tersebut yang berpadu dalam suatu materi yang sama. Sebagai misal, dalam perdagangan surat berharga tanpa warkat (scriptless trading) umumnya dipergunakan aplikasi teknologi. Hal ini telah menjadi ciri umum perdagangan di berbagai negara maju maupun di beberapa negara berkembangan lainnya, termasuk Indonesia. Praktik scriptless trading ini hanya dimungkinkan apabila disertai dengan suatu tanda tangan digital yang tidak dikenal dalam sistem hukum positif di Indonesia, yang akan mengakibatkan perdagangan tersebut tidak sah sehingga batal dengan sendirinya atau dapat dibatalkan.

Upaya Memutuskan Mata Rantai Kemiskinan

Dalam upaya pengentasan kemiskinan dapat dilakukan antara lain dengan memutus mata rantai kemiskinan itu sendiri, diantaranya adalah dengan pemberian akses yang luas terhadap sumber-sumber pembiayaan bagi Usaha Kecil dan Mikro (UKM) yang pada dasarnya merupakan bagian dari masyarakat miskin yang mempunyai kemauan dan kemampuan produktif. Meskipun kontribusi UKM dalam PDB semakin besar, namun hambatan yang dihadapinya besar pula, diantaranya kesulitan mengakses sumber-sumber pembiayaan dari lembaga-lembaga keuangan formal.

Peranan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dalam menunjang kegiatan UKM, walaupun porsinya sebagai alternatif pembiayaan masih lebih kecil dibandingkan lembaga-lembaga keuangan formal. Namun, hal ini menarik untuk dikaji sebab perkembangan LKM ternyata searah dengan perkembangan UKM sehingga dapat dinyatakan bahwa LKM sebagai salah satu pilar sistem keuangan nasional.

Untuk mewujudkan hal tersebut, terdapat dua hal yang layak direkomendasikan: pertama, memperkuat aspek kelembagaan LKM sebagaimana yang selama ini telah berjalan pada lembaga-lembaga keuangan formal yaitu mempercepat pengesahan RUU tentang LKM, dan kedua, komitmen yang kuat pada pengembangan UKM yang sinergi dengan LKM. Dan pada akhirnya upaya untuk memutus rantai kemiskinan dapat dilakukan dengan cara yang produktif.

Unsur-Unsur Perjanjian Internasional

Perjanjian internasional
• Perjanjian internasional dalam Konvensi Wina tahun 1969 Pasal 2 (1) (a) : semua perjanjian
yang dibuat oleh negara sebagai salah satu subjek hukum internasional, yang diatur oleh hukum
internasional dan berisi ikatan-ikatan yang mempunyai akibat-akibat hukum.)
• Perjanjian Internasional (UU No. 24/2000) : Perjanjian internasional adalah perjanjian, dalam
bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis
serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum public
unsur-unsur perjanjian internasional :

λ Suatu persetujuan internasional

 Dibuat oleh negara negara

λ Dalam bentuk tertulis

 Didasarkan pada hukum internasional

λ Dibuat dalam instrumen tunggal. Dua atau lebih

 Memiliki nama apapun

Bentuk Perjanjian Internasional
• Traktat (Treaty)
Treaty mencakup segala macam bentuk persetujuan internasional, dan merupakan perjanjian
yang paling penting dan sangat formal dalam urusan perjanjian.
Sebagai contoh perjanjian internasional jenis ini ialah perjanjian persahabatan dan kerja sama di
Asia Tenggara (Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia) tertanggal 24 Februari
1976.
• Konvensi (Convention)
Istilah convention mencakup juga pengertian perjanjian internasional secara umum. Dengan
demikian, menurut pengertian umum, istilah convention dapat disamakan dengan pengertian
umum treaty. Istilah konvensi digunakan untuk perjanjian-perjanjian multilateral yang
berangotakan banyak pihak.
Sebagai contoh perjanjian internasional jenis ini ialah Konvensi Jenewa tahun 1949 tentang
Perlindungan Korban Perang.
• Persetujuan (Agreement)
Menurut pengertian umum, agreement mencakup seluruh jenis perangkat internasional dan
biasanya mempunyai kedudukan yang lebih rendah daripada traktat dan konvensi. Contohnya
Treaty of Rome, 1957.
• Memorandum of Understanding
sebuah perjanjian yang berisi pernyataan persetujuan tidak langsung atas perjanjian lainnya; atau
pengikatan kontrak yang sah atas suatu materi yang bersifat informal atau persyaratan yang
longgar, kecuali pernyataan tersebut disertai atau merupakan hasil persetujuan atau kesepakatan
pemikiran dari para pihak yang dikehendaki oleh keduanya untuk mengikat
• Protokol (Protocol)
Terminologi protocol digunakan untuk perjanjian internasional yang materinya lebih sempit

dibanding treaty atau convention.pengunaan protokol tersebut memiliki berbagai macam

keragaman yaitu :

a. Protocol of signature

b. Optional protocol

c. Protocol based on a framework treaty

Protokol ini merupakan sebagai tambahan dari perjanjian utamanya. An example is the 1987

Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer adopted on the basis of Arts.2

and 8 of the 1985 Vienna Convention for the Protection of the Ozone Layer.

• Piagam (Charter)

Pada umumnya, istilah charter digunakan sebgai perangkat internasional dalam pembentukan

(pendirian) suatu organisasi internasional. The examples are the Charter of the United Nations of

1945 and the Charter of the Organization of American States of 1952.

• Deklarasi (Deklaration)

Deklarasi merupakan perjanjian yang berisi ketentuan-ketentuan umum dimana para pihak

berjanji untuk melakukan kebijaksanaan-kebijaksanaan tertentu di masa yang akan datang.

Contohnya ialah Deklarasi ASEAN (ASEAN Declaration) tahun 1967 dan Deklarasi Universal

tentang Hak-hak Asasi Manusia (Universal Declaration on Human Rights) tahun 1948.

• Final Act

Final Act adalah suatu dokumen yang berisikan ringkasan laporan sidang dari suatu konfensi dan

yang juga menyebutkan perjanjian-perjanjian atau konvensi-konvensi yang dihasilkan oleh

konfrensi tersebut dengan kadang-kadang disertai anjuran atau harapan yang sekiranya dianggap

perlu. Contohnya ialah Final Act General Agreement on Tariff and Trade (GATT) tahun 1994.

• Exchange of Notes

Pertukaran nota merupakan perjanjian internasional bersifat umum yang memiliki banyak

persamaan dengan perjanjian hukum perdata. Perjanjian ini dilakukan dengan mempertukarkan

dua dokumen, each of the parties being in the possession of the one signed by the representative

of the other.

• Arrangement

Adalah suatu perjanjian yang mengatur pelaksanaan teknik oprasional suatu perjanjian induk.

• Agreed Minutes & Summary Records

Adalah merupakan catatan mengenai hasil perundingan yang telah disepakati oleh pihak-pihak

dalam perjanjian. Catatan ii akan digunakan dalam perundingan selanjutnya.

• Process Verbal

Istilah ini dipakai untuk mencatat pertukaran atau penyimpanan piagam pengesahan atau untuk

mencatat kesepakatan hal-hal yang bersifat tekhik administratif atau perubahan-perubahan kecil

dalam suatu persetujuan.

• Modus Vivendi merupakan suatu perjanjian yang bersifat sementara dengan maksud akan

diganti dengan pengaturan yang tetap dan terperinci.

• Letter of Intent

document outlining an agreement between two or more parties before the agreement is finalized.

The concept is similar to the co-called heads of agreement. Such agreements may be Asset

Purchase Agreements, Share Purchase Agreements, Joint-Venture Agreements and overall all

Agreements which aim at closing a finacially rather large deal.

“Treaty Making Powers” berdasarkan Konvensi Wina 1969 berada ditangan “the big three”,

yaitu :

λ Kepala Negara (Head of State);

 Kepala Pemerintahan (Head of Government);

λ Menteri Luar Negeri (Ministry for Foreign Affairs).

Sehingga tanpa menggunakan Surat Kuasa “Full Powers” mereka dapat menandatangani suatu

perjanjian internasional.

Dsr Hk Pembuatan PI

Ps. 11 UUD 1945 : UU No.37 tahun 1999 tentang hubungan Luar Negeri dan UU No. 24 tahun

2000 tentang Perjanjian Internasional, dalam pelaksanaannya kedua Undang-undang ini terkait

erat dan tidak bisa dipisahkan satu sama lain.

One Door Policy

Departemen Luar Negeri sebagai koordinator dalam penyelenggaraan dan kerjasama luar negeri.

Melalui mekanisme konsultasi dan koordinasi ini, perjanjian internasional yang diadakan oleh

pemerintah dapat dilakukan secara aman baik dari segi politis, security, yuridis dan teknis

UU 37/1999 tentang Hubungan Luar Negeri dan UU 24/2000 tentang Perjanjian Internasional

menetapkan bahwa :

Lembaga negara dan lembaga pemerintah, baik departemen maupun non-departemen, di tingkat

pusat dan daerah yang mempunyai rencana untuk membuat perjanjian internasional, terlebih

dahulu harus melakukan konsultasi dan koordinasi mengenai rencana tersebut dengan Menteri

Luar Negeri

Pengesahan PI dilakukan melalui UU bila mencakup :

1. Masalah pol, perdamaian, keamanan, hankam

2. Perubahan wil/penetapan batas wil neg

3. Kedaulatan/hak berdaulat neg

4. Ham n ling hidup

5. Pembentukan kaidah hokum baru

6. Pinjaman/hibah luar negri

Pedoman dan Prinsip Pembuatan Perjanjian

Pedoman: Kepentingan Nasional.

Prinsip :

o Kesepakatan para pihak,

o Saling menguntungkan / manfaat,

o Kesetaraan/persamaan kedudukan; dan

o Itikad baik.

Kerangka Perjanjian Judul

o Pembukaan /Mukaddimah

o Batang tubuh

o Ketentuan akhir

o Lampiran (jika perlu)

Bentuk-bentuk Perjanjian

Kaidah Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi

Ter Haar menyatakan bahwa untuk suatu kaidah hukum harus terlebih dahulu diakui sebagai suatu kebiasaan di dalam masyarakat, sehingga sudah sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat yang bersangkutan. Pandangan seperti ini kiranya adalah sesuai dengan suatu pemikiran yang mengatakan bahwa hukum selalu tertatih-tatih mengikuti perkembangan yang ada dalam masyarakat. Ketidakberdayaan tersebut juga meliputi kekurangmampuan hukum dalam mengikuti perkembangan ekonomi yang ada dan memperngaruhi masyarakat.
Hal ini selanjutnya akan membawa kita pada pertanyaan akan kebenaran dari perkataan yang telah diajukan di atas, apakah memang benar demikian adanya? Dalam menanggapi hal ini, Roscoe Pound tidak sependapat dengan pendapat sebelumnya dengan teorinya yang berkata bahwa hukum adalah “hukum adalah alat perubahan social”.
Berdasarkan teori tersebut, Roscoe Pound hendak menjelaskan bahwa sesungguhnya dalam masyarakat, hukum juga dapat mendahului perubahan yang ada, ia bahkan juga bisa merekayasa suatu keadaan yang tidak ada menjadi ada. Ada 4 macam fungsi hukum :
Hukum sebagai pemelihara ketertiban
Hukum sebagai sarana pembangunan
Hukum sebagai sarana penegak keadilan
Hukum sebagai sarana pendidikan masyarakat
Beranjak dari keempat fungsi hukum yang diatas, dimana keempat fungsi itu sesungguhnya saling berkaitan satu dengan yang lain. Hukum telah menjadi suatu sarana yang cukup penting dalam proses pembangunan. Kajian atas peranan hukum dalam pembangunan ekonomi itu sendiri kiranya terbagi dalam 2 kelompok, yaitu :
1.Satu kelompok yang hanya membahas norma-norma hukum yang berhubungan dengan ekonomi dan norma-norma hukum itu dikelompokkan dalam satu kelompok sebagai hukum ekonomi
2.Kelompok yang membahas bagaimana hukum itu berperan dalam pembangunan ekonomi tanpa mempersoalkan mana saja kelompok hukum yang termasuk dalam kelompok hukum ekonomi.
Sarjana hukum Indonesia kirannya lebih banyak termasuk dalam kelompok pertama seperti :
1.Dr. Sunaryati Hartono, S.H.
Hukum ekonomi merupakan penjabaran dari Hukum ekonomi pembangunan dan hukum ekonomi social sehingga hukum ekonomi memiliki 2 aspek:
a.Aspek pengaturan usaha-usaha pembangunan ekonomi dalam arti peningkatan kehidupan ekonomi secara keseluruhan
b.Aspek pengaturan usaha pembagian hasil pembangunan ekonomi secara merata di seluruh lapisan masyarakat.
2.Dr Rochmat Soemitro, S.H.
Hukum ekonomi adalah keseluruhan norma-norma yang dibuat oleh masyarakat sebagai satu personifikasi dari masyarakat yang mengatur kehidupan ekonomi di mana kepentingan individu dan kepentingan masyarakat saling berhadapan.
3.Sumantoro
Hukum ekonomi adalah seperangkat norma-norma yang mengatur hubungan kegiatan ekonomi, dan secara substansional sangat dipengaruhi oleh system ekonomi yang digunakan oleh Negara yang bersangkutan.
4.Dr. Daoed Joesoef
Hukum ekonomi adalah peraturan dan ketentuan umum yang menghadapkan kekuasaan pemerintah dengan pihak swasta yang menghendaki ekonomi bebas.
Lantas bagaimana dengan kelompok kedua? Dalam hal ini, Hans D. Jarass memberikan penekanan pada definisi regulation. Menurutnya, regulation sering dipakai dalam arti sebagai aktivitas pemerintahan yang berhubungan dengan ekonomi, sehingga de-regulation akan berarti pemerintah melepaskan keikutsertaannya dalam ekonomi.
Menurut Jarass, instrumen kebijakan ekonomi itu meliputi :
1.Uniateral regulation of private activity
Hukum adalah instrumen kebijakan yang mengikat
2.Taxation of private activity
Pengenaan pajak untuk kontrol aktivitas ekonomi
3.Consensual constrains
4.Removal or relaxation of unilateral regulation
5.Other public benefits
6.Public sector management
7.Information

Dasar Pertimbangan Daftar Perusahaan

Dasar pertimbangan

Wajib daftar perusahaan secara sepintas tampaknya adalah hanya masalah teknis administratif. Namun demikian pendaftaran atau daftar perusahaan merupakan hal yang sangat penting.

Pada dasarnya ada 3 pihak yang memperoleh manfaat dari daftar perusahaan tersebut, yaitu:

1. Pemerintah

2. Dunia Usaha

3. Pihak lain yang berkepentingan

Daftar Perusahaan

Dalam ketentuan Umum Undang – Undang No.3 tahun 1982 disebutkan bahwa :

Daftar Perusahaan adalah Daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan undang – undang Wajib Daftar Perusahaan atau UU – WDP dan atau peraturan – peratuaran pelaksanannya , dan atau memuat hal – hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang di Kantor Pendaftaran Perusahaan.

A. Tujuan

Bertujuan mencatat bahan – bahan keterangan yang dibuat secara benar dari suatu perusahaan dan merupakan sumber Informasi resmi untuk semua pihak yang berkepentingan.

B. Sifat

Bersifat terbuka untuk semua pihak,setiap pihak yang berkepentingan setelah memenuhi biaya administrasi yang ditetapkan oleh menteri, berhak memperoleh keterangan yang diperlukan dengan cara mendapatkan salinan atau petikan resmi dari keterangan yang tercantum dalam Daftar Perusahaan.

C. Kewajiban

Setiap Perusahaan wajib didaftarkan dalam Daftar Perusahaan. Pendaftaran Wajib dilakukan oleh pemilik atau pengurus perusahaan yang bersangkutan atau dapat diwakilkan kepada orang lain dengan memberikan surat kuasa yang sah.

D. Pengecualian

Namun ada yang dikecualikan dari Wajib Daftar itu adalah:

1. setiap perusahaan negara yang berbentuk perusahaan jawatan (PERJAN) seperti diatur dalam UU No.9 tahun 1969 lembaran negara 1969 No.40 joIndonesische Bedrijvenwet ( Staatsblad tahun 1927 No.419) sebagaimana setelah diubah dan ditambah.

2. Setiap Perusahaan kecil perorangan yang dijalankan oleh pribadi pengusahanya sendiri atau hanya memperkerjakan anggota keluarga sendiri yang terdekat serta tidak memerlukan ijin usaha dan tidak merupakan suatu badan hukum atau suatu persekutuan.

Dasar Penyelenggaraan

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No.12/MPP.Kep/1/1998 tentang penyelenggaraan WDP ditetapkan pada tanggal 16 Januari 1998 , yang merupakan pelaksanaan UU No.3 tahun 1982 tentang wajib Daftar perusahaan.

Perusahaan – Perusahaan yang tidak wajib mendaftar

Dalam keputusan Memperindag ini lebih lanjut diatur mengenai perusahaan yang dikecualikan dari WDP yaitu:

a. Perusahaan yang diurus, dijalankan,atau dikelola oleh pribadi milik sendiri, atau hanya dengan memperkerjakan anggota keluarga sendiri.

b. Perusahaan yang tidak diwajibkan memiliki ijin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

c. Perusahaan yang tidak merupakan suatu badan hukum atau persekutuan.

d. Perusahaan Kecil Perorangan

Diatur bahwa usaha atau kegiatan yang bergerak diluar bidang ekonomi atau sifat dan tujuannya tidak semata – mata mencari keuntungan dan atau laba, tidak dikenakan WDP ,yaitu:

a. Pendidikan formal( Jalur Sekolah) dalam segala jenis dan jenjang yang diselenggarakan oleh siapapun

b. Pendidikan Non Formal(Jalur Luar Sekolah)

c. Jasa Notaris

d. Jasa Pengacara

e. Praktek Perorangan Dokter dan Praktek berkelompok dokter.

f. Rumah Sakit

g. Klinik pengobatan

Perusahaan yang wajib daftar dalam daftar perusahaan adalah setiap perusahaan (termasuk Perusahaan Asing) yang berkependudukan dan menjalankan usahanya diwilayah Negara Republik Indonesia menurut ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku dan telah memiliki ijin.

Tata Cara Penggunaan Pendaftaran Perusahaan

Pendaftaran Perusahaan dilakukan oleh Pemilik atau Pengurus/Penanggung Jawab atau Kuasa Perusahaan yang sah pada KPP Tingkat II ditempat kedudukan perusahaan. Tetapi kuasa tersebut tidak termasuk kuasa untuk menandatangani Formulir Pendaftaran Perusahaan.

Biaya

Perusahaan yang telah disahkan pendaftarannya wajib membayar biaya administrasi WDP sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan dilunasi sebelum TDP diterbitkan. TDP tersebut wajib dipasang oleh perusahaan, ditempat yang mudah dibaca dan dilihat oleh umum dan nomor TDP wajib dicantumkan pada papan nama dan dokumen-dokumen perusahaan yang dipergunakan dalam kegiatan usahanya.

Perubahan dan Penggantian TDP

Setiap perusahaan yang melakukan perubahan atas hal-hal yang telah didaftarkan sesuai dengan ketentuan, wajib melaporkan kepada Kepala KPP Tingkat II setempat. Perubahan tersebut dilakukan dengan cara mengisi Formulir Perubahan yang diperoleh secara cuma-cuma.

Kewajiban laporan perubahan tersebut dilakukuan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak terjadinya perubahan.

TDP Hilang dan Rusak

Kewajiban untauk mengajukan permohonan dibedakan antara TDP yang hilang dan TDP yang rusak,yaitu untuk penggantiaan TDP yang hilang perusahaan yang bersangkutan secara tertulis mengajukan kepada Kepala KPP Tingkat II dengan melampirkan Surat Keterangan Hilang dari kepolisian selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari terhitung mulai tanggal kehilangan.

Sedangkan untuk penggantian TDP asli yang rusak, yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan kepada Kepala KKP Tingkat IIdengan melampirkan TDP yang rusak.

Kepala KKP Tingka II menerbitkan YDP pengganti atau duplikat, Selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak permohonan penggantian TDP yang hilang atau rusak di terima secara lengkap dan benar.

Masa berlaku TDP yang di terbitka sebagai pengganti atau duplikat, adalah sampai dengan berakhirnya masa berlaku TDP yang hilang atau rusak tersebut.

Pembatalan

Daftar perusahaan dan TDP dinyatakan batal apabila perusahaan yang bersangkutan terbukti mendaftarkan data perusahaan secara tidak benar dan atau tidak sesuai dengan ijin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu, dengan menerbitkan Surat Keputusan Pembatalan. Perusahaan yang bersangkutan melakukan pendaftaran ulang sesuai dengan tata cara pelaksanaan pendaftaran Perusahaan sebagaimana telah di jelaskan di muka, dengan menyerahkan TDP asli yang telah di batalkan.

Namun perusahaan tersebut dapat mengajukan keberatan disertai alasan kepada Kepala KKP Tingkat I selambat-lambatnya 12 (dua belas) hari kerja terhitung mulai tanggal diterimanya Surat Keputusan Pembatalan dengan tembusan kepada Kepala KKP Tingkat pusat dan Kepala Tingkat II dan Kepala Tingkat I wajib menerbitkan Surat Keputusan penolakan, maka perusahaan yang bersangkutan wajib melakukan pendaftaran ulang sesuai dengan ketetuan.

Sedangkan apabila keberatan atas pembatalan tersebut di terima, maka Kepala KKP Tingkat II selambat-lambatnya 5 (lima) hari karja wajib mengesahkan kembali Daftar Perusahaan dan menerbitkan TDP yang telah di nyatakan batal.

Apabila tidak puas atas Keputusan Kepala KKP Tingkat I yang menolak atau menerima keberatan yang siajukan perusahaan, maka perusahaan itu dapat mengajukan keberatan kepala Badan Peradilan setempat.

Penghapusan/Pembubaran

Perusahaan dihapus dari Daftar perusahaan apabila terjadi di bawah ini:

a. Perubahan bentuk perusahaan

b. Pembubaran perusahaan;atau

c. Perusahaan menghentikan segala kegiatan usahanya

d. Perusahaan berhenti akibat Akta Pendirian kadaluwarsa atau berakhir

e. Perusahaan menghentikan kegiatan/bubar berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuetan hukum yang tetap.